BeritaWonogiri.com [WONOGIRI] – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan sosialisasi pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, Rabu, kemarin di RM Saraswati.

Hadir sebagai narasumber, jaksa fungsional Kejaksaan Negeri, Hafidh Fathoni, SH, dua akademisi yaitu dosen Fakultas Hukum UNS, Prof Dr Lego Marjoko, MH serta akademisi dan penyuluh KPK dan Dosen Hukum Tata Negara Staimas Wonogiri, Ruslina Dwi Wahyuni, SSos, MAP, CPM.

Kegiatan diikuti jajaran internal BPN (Kasi, koordinator, humas dan staf) serta stakeholder di antaranya Kades, Lurah dan Camat wilayah Kabupaten Wonogiri, notaris PPAT, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri.

Kepala BPN, Heru Muljanto, APtnh, MH menyampaikan tujuan sosialisasi itu untuk memberikan pencerahan dan arahan yang jelas tentang pendaftaran hak atas tanah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan ini sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan masukan berupa hasil pemikiran pola penanganan dan penyelesaian pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan,” kata Heru.

Materi yang diberikan berupa pencerahan tentang tanah negara, mitigasi terjadinya pidana korupsi dalam perkara pertanahan dan peningkatan mutu pelayanan publik dalam mewujudkan good governance.

Sedangkan Ruslina mengingatkan perlunya peningkatan pelayanan publik yang tidak hanya normatif. “Mutu pelayanan publik dan komitmen integritas SDM pun harus ditingkatkan. Terus tingkatkan kolaborasi dan koordinasi semua elemen guna peningkatan pelayanan publik,” tambahnya.

Lina panggilan akrab Ruslina, menuturkan dari instrumen penyelenggara pelayanan publik, masyarakat stakeholder terkait harus terlibat sebagai upaya pencegahan penyimpangan bisa terdeteksi sedini mungkin.

Sehingga, bisa didapatkan solusi dalam setiap hal yang berpotensi pada penyimpangan, sengketa ataupun konflik.

Dalam diskusi dan tanya jawab, salah satu Kades di Kecamatan Baturetno berharap diadakan sosialisasi kegiatan serupa di tingkat desa guna peningkatan wawasan dan pemahaman para instrumen pemerintah penyelenggara pelayanan publik. (Nadhiroh/*)