WONOGIRI – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) STAIMAS Wonogiri menggelar kegiatan Bincang Hukum pada Jumat, (6/11/2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–11.30 WIB tersebut menghadirkan Hanif Fudin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Sulawesi Tengah, sebagai narasumber.

Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum ini dipandu oleh Novan, S.H., M.H., dosen Program Studi Hukum Tata Negara STAIMAS Wonogiri.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai peran serta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, peserta diajak memahami secara praktis proses penyelesaian sengketa tata usaha negara, sehingga teori yang dipelajari di ruang kuliah dapat dikaitkan dengan praktik peradilan yang sesungguhnya.

Dalam pemaparannya, Hanif Fudin menjelaskan pentingnya PTUN dalam melindungi hak-hak masyarakat dari keputusan maupun tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ia juga membahas kewenangan PTUN, tahapan penyelesaian sengketa, upaya administratif, serta penerapan sistem peradilan elektronik (_e-court_).

"PTUN hadir untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemerintah harus sesuai hukum. Jika masyarakat merasa dirugikan, ada ruang untuk menguji dan memperjuangkan haknya," ujar Hanif.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai praktik peradilan melalui pengalaman narasumber sebagai hakim PTUN. Mereka kini lebih memahami fungsi dan kewenangan PTUN, tahapan penyelesaian sengketa, hingga mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat.

Program Studi HTN STAIMAS Wonogiri berharap kegiatan _Bincang Hukum_ dapat mendorong mahasiswa menjadi lebih kritis dan memahami persoalan hukum secara lebih nyata. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya kampus menghadirkan ruang pembelajaran yang edukatif, interaktif, dan bermanfaat bagi masyarakat.